Komentar
SERANG - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten mengajak semua lapisan masyarakat baik tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan generasi muda untuk ikut dalam menyosialisasikan program Keluarga Berencana (KB). Hal itu dalam rangka mendukung program penurunan angka kematian ibu (maternal).
Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma'ani Nina mengatakan, penurunan angka kematian ibu (AKI) menjadi indikator peningkatan kesehatan ibu dan anak serta keluarga. "Program KB melalui pemakaian (alat) kontrasepsi juga dinilai dapat menurunkan kematian maternal," kata Nina pada acara pengembangan strategi operasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB melalui peningkatan layanan KB di Aula DP3AKKB Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (13/6/2024).
Nina menjelaskan, pemakaian kontrasepsi dalam menurunkan AKI dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu, penurunan kelahiran dan penurunan kehamilan risiko tinggi.
"Artinya tidak ada kehamilan berarti tidak ada kematian ibu, dan penurunan kehamilan risiko tinggi berarti penurunan risiko kematian ibu. Dan untuk mencapai tujuan itu ada dua strategi yang perlu diperkuat, pertama meningkatkan permintaan ber-Kb dari masyarakat pasangan usia subur dan kedua memenuhi permintaan ber-KB melalui pelayanan kontrasepsi yang aman dan berkualitas," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Nina, perlu adanya kerjasama antara aseptor dan semua lapisan masyarakat dalam mengedukasi pasangan usia subur.
"Salah satunya melalui penyebaran informasi baik dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan generasi muda di desa atau kelurahan, serta melakukan penyuluhan dan konseling dengan mengajak pasangan usia subur agar menjadi peserta KB," ucapnya.
Menurut Nina, program tersebut juga akan dilakuakm di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten, dengan tujuan dapat membina peserta KB aktif menjadi mandiri dan lestari dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
"Selain itu, kita juga melakukan pengayoman kepada aseptor KB. Merujuk aseptor KB yang tidak bisa ditanggulangi oleh PPKBD dan sub PPKDB serta Posyandu ke tingkat yang lebih tinggi," ujarnya.
Strategi lain, lanjut Nina adalah melaksanakan pendataan keluarga dan pencatatan serta pelaporan rutin.
"Hal ini harus dilakukan, karena keberhasilan kita dalam bekerja tanpa tercatat dan tidak dilaporkan tidak akan bermakna apapun," tuturnya.
Pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut pemerintah daerah dapat turut serta dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
"Keluarga berencana diharapkan dapat mewujudkan ketahanan keluarga. Dan tentunya untuk mencapai keberhasilan program KB salah satunya yang efektif yaitu KB pasca persalinan," tandasnya. (ADV)